Bank Dunia dan UNODC menyerukan 8 negara maju (G8) meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi, di mana masih separuh negara G8 yang meratifikasi.
Konvensi itu, lanjutnya, mematahkan kerahasiaan bank yang dicurigai menjadi tempat koruptor menyimpan hasil curiannya, untuk kepentingan investigasi. Prakarsa StAR ini menekankan tidak ada tempat yang aman untuk menyimpan uang hasil korupsi maupun pencucian uang lintas negara.
Untuk diketahui, mantan Presiden Soeharto merupakan pemimpin dunia yang paling korup di mata PBB dan Bank Dunia. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto diduga telah mengkorupsi uang negara antara US$ 15-35 miliar.
Berikut daftar korupsi pemimpin-pemimpin dunia berdasarkan Transparency Internasional tahun 2004:
1. Soeharto, Presiden Indonesia 1967-1998, diperkirakan US$ 15-35 miliar
2. Ferdinand Marcos, Presiden Filipina 1972-1986, US$ 5-10 miliar
3. Mobutu Sese Seko, Presiden Zaire 1965-1997, US$ 5 miliar
4. Sani Abacha, Presiden Nigeria 1993-1998, US$ 2-5 miliar
5. Slobodan Milosevic, Presiden Serbia/Yugoslavia 1989-2000, US$ 1 miliar
6. Jean-Claude Duvalier, Presiden Haiti 1971-1986, US$ 300-800 juta
7. Alberto Fujimori, Presiden Peru 1990-2000, US$ 600 juta
8. Pavlo Lazarenko, Perdana Menteri Ukraina 1996-1997, US$ 114-200 juta
9. Arnoldo Aleman, Presiden Nikaragua 1997-2002, US$ 100 juta
10.Joseph Estrada, Presiden Filipina 1998-2001, US$ 78-80 juta.
Swiss Siap Bantu PBB Membuka Rekening Hasil Korupsi.
Swiss dikenal sebagai negara yang paling aman dalam menyimpan uang maupun harta. Privasi nasabah menjadi hal sangat rahasia dan haram dibocorkan pada pihak manapun. Peraturan ini tak ayal membuat Swiss menjadi surga koruptor untuk menyimpan hasil korupsinya.
Namun, prakarsa Stolen Asset Recovery (StAR) atau pemulihan aset yang dicuri yang digagas PBB dan Bank Dunia memuat Swiss bertekuk lutut. Swiss siap mendukung prakarsa StAR untuk pemimpin korup yang menyimpan uang di negaranya.
“Swiss selalu tertarik untuk memastikan dana kriminal tidak mengendap di sektor finansial,” ujar Menlu Swiss di Jenewa, Swiss, seperti dilansir AFP, Selasa (18/9).
Swiss setidaknya mengembalikan US$ 1,6 miliar dana yang diduga hasil korupsi pada negara asal akhir-akhir tahun ini. Namun, pengembalian itu membutuhkan waktu belasan bahkan puluhan tahun.
Filipina membutuhkan waktu 18 tahun mengembalikan US$ 624 juta yang dicuri mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Nigeria juga harus berjuang melalui pengadilan Swiss untuk mengembalikan US$ 700 juta, dari US$ 2 miliar uang yang dikorupsi mantan Presiden diktator Nigeria Sani Abacha dalam kurun 1993-1998.
Assegaf: PBB Menilai Soeharto Koruptor No 1 Bisa Jadi Pakai Data Time
Salah satu pengacara Soeharto, M Assegaf, menilai tindakan PBB menaruh kliennya sebagai kepala negara nomor 1 paling banyak korupsi tak berdasarkan fakta. Assegaf curiga, data itu diambil dari majalah Time.
“Konon kabarnya itu masukan dari media massa juga. Bisa jadi itu data dari majalah Time,” ujar Assegaf kepada detikcom, Rabu (19/9).
Apalagi, menurut Assegaf, apa yang ditemukan PBB itu judulnya saja baru perkiraan dana. Jadi sesuatu yang bersifat kemungkinan. “Validitasnya diragukan,” imbuhnya.
Data yang dilansir Time itu perlu diperdebatkan. Tim pengacara Soeharto sudah pernah meminta Time membuktikan beberapa hal mengenai data itu.
“Time ini kita sendiri kita suruh membuktikan. Time mengatakan ada transfer US$ 9 miliar dari Swiss ke Austria. Time tidak bisa membuktikan bank mana dan kapan transaksinya kok,” jelas Assegaf.
Apalagi, baru-baru ini saja Mahkamah Agung memenangkan gugatan perdata Soeharto atas Time atas berita ‘Soeharto Inc’ itu. Bahkan MA memerintahkan Time membayar kerugian immateriil sampai Rp 1 triliun.
Sebelumnya PBB bersama Bank Dunia melakukan kerja sama Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative untuk menyelamatkan hasil korupsi yang ditaruh di luar negeri. Dalam kerja sama itu, PBB merilis data kepala negara yang diduga korupsi paling banyak. Soeharto berada di posisi puncak, dengan perkiraan nilai korupsi antara US$ 15-35 miliar.
PBB Disarankan Bikin Tim Investigasi Harta Soeharto
Biar tak mengada-ada mengenai dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto, PBB disarankan bikin tim investigasi sendiri. Masak pakai data media massa?
“PBB seharusnya melakukan investigasi sendiri. Seperti dia melihat pelanggaran HAM, PBB bikin tim sendiri, kirim dan investigasi sendiri. Jangan pakai data media massa,” cetus pengacara Soeharto, M Assegaf, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (19/9).
Namun, bukannya membuat tim sendiri, PBB malah melansir data tidak primer. Dengan itu, PBB telah melecehkan proses hukum yang sedang berjalan terhadap Soeharto.
“PBB seharusnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Gugatan perdata negara terhadap Soeharto baru akan dimulai di pengadilan. Kok bisa Soeharto sudah dituduh korupsi?” kata Assegaf.
“Jadi, dugaan Soeharto korupsi nomor satu itu tidak berdasar,” tandas Assegaf.
Assegaf sendiri belum mengetahui, apakah keluarga Soeharto sudah mengetahui perihal rilis PBB itu. Rencananya, Assegaf baru akan berkomunikasi dengan anggota tim pengacara Soeharto lainnya pada hari ini. (ap/SH/detikcom/e/d)
Sumber lengkap: Harian Sinar Indonesia
Konvensi itu, lanjutnya, mematahkan kerahasiaan bank yang dicurigai menjadi tempat koruptor menyimpan hasil curiannya, untuk kepentingan investigasi. Prakarsa StAR ini menekankan tidak ada tempat yang aman untuk menyimpan uang hasil korupsi maupun pencucian uang lintas negara.
Untuk diketahui, mantan Presiden Soeharto merupakan pemimpin dunia yang paling korup di mata PBB dan Bank Dunia. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto diduga telah mengkorupsi uang negara antara US$ 15-35 miliar.
Berikut daftar korupsi pemimpin-pemimpin dunia berdasarkan Transparency Internasional tahun 2004:
1. Soeharto, Presiden Indonesia 1967-1998, diperkirakan US$ 15-35 miliar
2. Ferdinand Marcos, Presiden Filipina 1972-1986, US$ 5-10 miliar
3. Mobutu Sese Seko, Presiden Zaire 1965-1997, US$ 5 miliar
4. Sani Abacha, Presiden Nigeria 1993-1998, US$ 2-5 miliar
5. Slobodan Milosevic, Presiden Serbia/Yugoslavia 1989-2000, US$ 1 miliar
6. Jean-Claude Duvalier, Presiden Haiti 1971-1986, US$ 300-800 juta
7. Alberto Fujimori, Presiden Peru 1990-2000, US$ 600 juta
8. Pavlo Lazarenko, Perdana Menteri Ukraina 1996-1997, US$ 114-200 juta
9. Arnoldo Aleman, Presiden Nikaragua 1997-2002, US$ 100 juta
10.Joseph Estrada, Presiden Filipina 1998-2001, US$ 78-80 juta.
Swiss Siap Bantu PBB Membuka Rekening Hasil Korupsi.
Swiss dikenal sebagai negara yang paling aman dalam menyimpan uang maupun harta. Privasi nasabah menjadi hal sangat rahasia dan haram dibocorkan pada pihak manapun. Peraturan ini tak ayal membuat Swiss menjadi surga koruptor untuk menyimpan hasil korupsinya.
Namun, prakarsa Stolen Asset Recovery (StAR) atau pemulihan aset yang dicuri yang digagas PBB dan Bank Dunia memuat Swiss bertekuk lutut. Swiss siap mendukung prakarsa StAR untuk pemimpin korup yang menyimpan uang di negaranya.
“Swiss selalu tertarik untuk memastikan dana kriminal tidak mengendap di sektor finansial,” ujar Menlu Swiss di Jenewa, Swiss, seperti dilansir AFP, Selasa (18/9).
Swiss setidaknya mengembalikan US$ 1,6 miliar dana yang diduga hasil korupsi pada negara asal akhir-akhir tahun ini. Namun, pengembalian itu membutuhkan waktu belasan bahkan puluhan tahun.
Filipina membutuhkan waktu 18 tahun mengembalikan US$ 624 juta yang dicuri mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Nigeria juga harus berjuang melalui pengadilan Swiss untuk mengembalikan US$ 700 juta, dari US$ 2 miliar uang yang dikorupsi mantan Presiden diktator Nigeria Sani Abacha dalam kurun 1993-1998.
Assegaf: PBB Menilai Soeharto Koruptor No 1 Bisa Jadi Pakai Data Time
Salah satu pengacara Soeharto, M Assegaf, menilai tindakan PBB menaruh kliennya sebagai kepala negara nomor 1 paling banyak korupsi tak berdasarkan fakta. Assegaf curiga, data itu diambil dari majalah Time.
“Konon kabarnya itu masukan dari media massa juga. Bisa jadi itu data dari majalah Time,” ujar Assegaf kepada detikcom, Rabu (19/9).
Apalagi, menurut Assegaf, apa yang ditemukan PBB itu judulnya saja baru perkiraan dana. Jadi sesuatu yang bersifat kemungkinan. “Validitasnya diragukan,” imbuhnya.
Data yang dilansir Time itu perlu diperdebatkan. Tim pengacara Soeharto sudah pernah meminta Time membuktikan beberapa hal mengenai data itu.
“Time ini kita sendiri kita suruh membuktikan. Time mengatakan ada transfer US$ 9 miliar dari Swiss ke Austria. Time tidak bisa membuktikan bank mana dan kapan transaksinya kok,” jelas Assegaf.
Apalagi, baru-baru ini saja Mahkamah Agung memenangkan gugatan perdata Soeharto atas Time atas berita ‘Soeharto Inc’ itu. Bahkan MA memerintahkan Time membayar kerugian immateriil sampai Rp 1 triliun.
Sebelumnya PBB bersama Bank Dunia melakukan kerja sama Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative untuk menyelamatkan hasil korupsi yang ditaruh di luar negeri. Dalam kerja sama itu, PBB merilis data kepala negara yang diduga korupsi paling banyak. Soeharto berada di posisi puncak, dengan perkiraan nilai korupsi antara US$ 15-35 miliar.
PBB Disarankan Bikin Tim Investigasi Harta Soeharto
Biar tak mengada-ada mengenai dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto, PBB disarankan bikin tim investigasi sendiri. Masak pakai data media massa?
“PBB seharusnya melakukan investigasi sendiri. Seperti dia melihat pelanggaran HAM, PBB bikin tim sendiri, kirim dan investigasi sendiri. Jangan pakai data media massa,” cetus pengacara Soeharto, M Assegaf, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (19/9).
Namun, bukannya membuat tim sendiri, PBB malah melansir data tidak primer. Dengan itu, PBB telah melecehkan proses hukum yang sedang berjalan terhadap Soeharto.
“PBB seharusnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Gugatan perdata negara terhadap Soeharto baru akan dimulai di pengadilan. Kok bisa Soeharto sudah dituduh korupsi?” kata Assegaf.
“Jadi, dugaan Soeharto korupsi nomor satu itu tidak berdasar,” tandas Assegaf.
Assegaf sendiri belum mengetahui, apakah keluarga Soeharto sudah mengetahui perihal rilis PBB itu. Rencananya, Assegaf baru akan berkomunikasi dengan anggota tim pengacara Soeharto lainnya pada hari ini. (ap/SH/detikcom/e/d)
Sumber lengkap: Harian Sinar Indonesia
No comments:
Post a Comment